Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemilu Serentak ASN Harus Netral

Dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengirimkan surat nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan peraturan perundangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pedoman dalam pelaksanaan netralitas ASN menghadapi tahun-tahun politik tersebut.

Diantaranya yang perlu diperhatikan adalah UU Nomor  10 Tahun  2016  Tentang Perubahan Kedua atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang sebagai berikut :

  1. Berdasarkan  Pasal  70  ayat  (1)  huruf  b,   menyatakan  bahwa  pasangan  calon dilarang  melibatkan Aparatur Sipil Negara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional
  2. Berdasarkan Pasal 70  ayat  (1)  huruf  c,   menyatakan  bahwa  pasangan  calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
  3. Berdasarkan Pasal71   ayat  (1),  menyatakan  bahwa  Pejabat  Negara,  Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Negara Sipil Negara, anggota TNl/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
  4. Berdasarkan Pasal 71  ayat (2), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati  atau  Wakil Bupati, Walikota  atau    Wakil  Walikota  dilarang  melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai  dengan  akhir  masa jabatan  kecuali mendapat  persetujuan tertulis dari Menteri.
  5. Berdasarkan Pasal 71  ayat (3), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau   Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
  6. Berdasarkan  Pasal  71    ayat  (4),  menyatakan  bahwa  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3)  berlaku juga  untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

Selain itu juga perlu diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Pasal 11   huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri  PNS wajib  menghindari konflik  kepentingan  pribadi,  kelompok ataupun golongan.  Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik  praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
  2. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait  rencana pengusulan dirinya    ataupun   orang lain   sebagai   bakal   calon   Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  3. PNS  dilarang  memasang   spanduk/baliho  yang   mempromosikan  dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  4. PNS  dilarang   mendeklarasikan   dirinya   sebagai   bakal   calon   Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  5. PNSdilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai
  6. PNS  dilarang  mengunggah,   menanggapi   (seperti   like,   komentar,   dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon  Kepala  Daerah,  visi  misi  bakal  calon/bakal  pasangan calon Kepala Daerah,  maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
  7. PNS   dilarang   melakukan   foto   bersama   dengan   bakal   calon   Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
  8. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Adapun untuk lebih lengkapnya berikut ini kami lampirkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. B/71/M.SM.00.00/2017 dan Surat dari Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek atas nama Bupati Trenggalek No. 200/12/35.03.001.01/2018 yang dapat diunduh :

  1. Surat Kemenpan RB No. B/71/M.SM.00.00/2017 dan Surat dari Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek atas nama Bupati Trenggalek No. 200/12/35.03.001.01/2018 ( Unduh disini )

 

Berita terkait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *